Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit usaha Rakyat. Program kredit untuk sektor usaha mikro kecil menengah dan koperasi ini diberikan dengan pola penjaminan pemerintah. Selaku penjamin kredit adalah Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Pada kenyataannya di lapangan semua itu tidak mudah, meski pemerintah telah memberikan penjaminan. Padahal program KUR ini ditujukan untuk pengusaha kecil yang belum bankable. Apa yang dialami oleh Saudara Tri yang mencoba mengajukan ke BRI Banyuwangi adalah salah satu bukti bahwa ternyata diperlukan jaminan untuk mengikuti program KUR ini menunjukkan bank-bank pemerintah setengah hati dalam melaksanakan program pemerintah, padahal BRI khan bank pemerintah ? Tidak mudah yaa atau pemerintah di kadalin oleh bank-bank pemerintah, BRI, BTN, MANDIRI, BNI. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan SBY hanya ingin menjadi baik dimata rakyat dengan program KUR-nya yang ternyata hanya manis di bibir. Karena dalam pelaksanaannya tidak mudah apa yang di alami oleh KKMB bisa kita cermati ” Tim Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) menyatakan perbankan masih mensyaratkan jaminan kepada calon debitor Kredit Usaha Rakyat.Koordinator Tim KKMB Jabodetabek Bambang Soeharto mengatakan jaminan yang dikenakan bank bervariasi sesuai dengan besaran kredit.“Kredit yang kurang dari Rp5 juta, bank mensyaratkan surat keterangan domisi usaha dari penguasa setempat. Ini bentuk jaminannya,” ujar Bambang kepada Bisnis hari ini.

Dia mencontohkan para pemilik kios di pasar yang harus mendapatkan surat keterangan kepala pasar, atau pedagang di mal yang harus melampirkan surat dari pengelola mal.

“Bagi usaha mikro, ini cukup menyulitkan karena memperpanjang waktu pengajuan yang dibutuhkan. Akhirnya mereka kan akan disurvei dulu,” ujarnya.

Terhadap pinjaman yang lebih besar, di atas Rp5 juta, mulai disyaratkan surat kepemilikan aset sebagai jaminan, seperti surat kepemilikan kendaraan bermotor, akte jual-beli, kwitansi kulkas, dan lainnya.

Pinjaman di atas Rp50 juta, bank meminta jaminan berupa aset tetap seperti sertifikat kepemilikan tanah, lahan berdagang atau kios, meski nilainya tidak sebesar syarat agunan umumnya.

Menurut dia, bank mensyaratkan penyediaan agunan aset tetap secara bervariasi, mulai dari 50%. Sedangkan syarat umum ada 150% dari nilai pinjaman.

Bambang mengatakan jumlah satgas KKMB di Jabodetabek sebanyak 85 unit, tetapi yang aktif saat ini sebanyak 35 unit.

Sejauh ini Tim Satgas KKMB memfasilitasi 31 pengajuan kredit di bawah Rp5 juta. Namun, saat ini baru 5 pengajuan yang diloloskan. (ln)” Bayangkan dari 31 pengajuan kredit hanya 5 yang di setujui. Kenapa KUR tidak diserahkan saja pengelolaannya ke BMT atau bank Islam meski bank Mandiri Syariah merupakan penyalur program KUR. Sekali lagi manis di bibir untuk KUR.

 

 

 

Your response: